Gayus Tambunan Si Markus Golongan IIIA yang Kaya Raya

Gayus Tambunan Si Markus Golongan IIIA yang Kaya Raya, Akhirnya Tertangkap di Singapura

Nama Gayus Tambunan mendadak populer saat mantan Kabareskrim Komjenpol Susno Duaji membeberkan kepada publik dugaan terjadinya praktik mafia di kepolisian dalam penanganan perkara Gayus. Dalam rekening Gayus tercatat uang sebesar Rp 25 miliar, uang tersebut diduga hasil suap dari perusahaan yang diawasinya

Dirtjen Pajak tidak Merasa Kecolongan oleh Ulah Gayus

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementrian Keuangan mengaku tidak kecolongan karena pihak kepolisian terlebih dahulu mencium tindakan makelar kasus pajak Gayus HP Tambunan. “Selama ini kami telah melakukan pengawasan untuk pegawai pajak. Kalau memang ada yang mengetahui dia berbuat salah, ya kami fasilitasi,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, Sabtu (27/3).

Menurutnya, sejak Gayus diproses oleh kepolisian pada 2009, Ditjen Pajak selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sejak proses penyidikan, Gayus dinyatakan sebagai pegawai pajak non aktif. “Makanya, kami selalu meminta kejelasan status Gayus. Kalau sudah jadi tersangka, akan segera kita non aktifkan,” ujarnya. Menurutnya, internal Ditjen Pajak tidak mungkin mengawasi seluruh pekerjaan karyawan Ditjen Pajak yang berjumlah 32.000 orang. “Kami sudah menyerahkan audit kepada BPK dan BPKP setiap tahunnya,” kata Tjiptardjo.

Menurut sumber Media Indonesia, modus kasus Gayus bermacam-macam. Dalam posisinya sebagai pegawai Sub Direktorat Banding Direktorat Keberatan dan Banding, pada pertengahan 2007 Gayus berhasil memenangkan lebih dari 40 kasus banding perusahaan. Dalam hal ini, seharusnya Gayus mewakili Ditjen Pajak memenangkan Ditjen Pajak dalam Pengadilan Pajak. Menurut sumber tersebut, Gayus memainkan selisih pemenangan banding. “Misalnya saja seharusnya bayar pajak Rp3 miliar. Lalu dia keberatan, ditolak lalu banding. Di pengadilan pajak itu Gayus memenangkan banding wajib pajak

Gayus Tambunan Kaya Mendadak, Hobi Belanja Properti

GAYUS Halomoan Tambunan memang misterius. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), golongannya adalah IIIa. Tapi, dia mendadak punya duit Rp 25 miliar di rekeningnya. Selain duit bejibun itu, Gayus doyan belanja properti.

Para tetangganya di kampung asal Gayus di RT 11 RW 8, Jalan Warakas I Gang 23, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Priok, Jakarta Utara, menuturkan, kehidupan Gayus mengalami titik balik setelah lulus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2000 dan masuk Direktorat Jenderal Pajak. Gayus tak langsung bekerja di bagian penelaah keberatan pada seksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II seperti sekarang. Begitu lulus sekolah pencetak akuntan itu, Gayus sempat melanglang buana. Dia ditugaskan di sejumlah kantor pajak di luar Jawa hingga akhirnya kembali lagi ke Pulau Jawa.

Ketua Rukun Tetangga 11 RW 8 Kelurahan Papanggo Amir Suhadi mengatakan, pada 2003 Gayus menikah. Sejak saat itu, Gayus tak pernah kelihatan di rumah orang tuanya di daerah Papanggo, Priok, Jakarta Pusat. Gayus kemudian tinggal bersama mertuanya di kawasan Kelapa Gading. Tapi, itu hanya bertahan sementara. Tak lama kemudian, dia sudah mampu hidup mandiri. Dia membeli rumah di kawasan elite di daerah Jakarta Utara itu. ”Kata anak-anak, rumah Gayus gede. Ada kolam renangnya,” bisik salah seorang penjaga kios di gang dekat rumah Gayus.

Kekayaan Gayus setelah jadi pegawai pajak bukan hanya itu. Salah seorang warga menuturkan, dia sempat membeli sebuah apartemen mewah di daerah Cempaka Mas, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Apartemen itu kini ditinggali dua adik Gayus, yakni Wiwit dan Detri. Padahal, apartemen mewah di Jakarta paling tidak dibanderol Rp 600 juta. Amir menceritakan, dia pertama bertemu Gayus pada 2004 saat pemilu. Saat itu, Amir yang menjadi PPS (petugas pemungutan suara) meladeni Gayus yang masih mencoblos di kampung aslinya. Setelah empat tahun bekerja di Ditjen Pajak, Gayus pulang kampung membawa mobil. ”Kalau nggak Kijang Innova, ya Avanza. Pokoknya, antara dua itulah,” kata Amir yang mengaku mengenal Gayus sejak ingusan.

Gayus adalah anak kedua di antara lima bersaudara. Sebelum pensiun, ayahnya, Amir Syarifuddin Tambunan, adalah pekerja di sebuah perusahaan swasta di Pelabuhan Tanjung Priok. Jika dibandingkan dengan warga lainnya, kehidupan mereka sangat sejahtera. Amir Syarifuddin memiliki lima anak. Semuanya lelaki, kecuali yang bungsu.

Semua anak Amir Syarifuddin menempuh pendidikan tinggi. Tak terkecuali Gayus. Setelah lulus SMA, Gayus masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan lulus pada 2000. ”Saat kuliah di STAN, Gayus sudah jarang pulang. Mungkin, dia ngekos,” kata Amir Suhadi. Rumah Gayus di Papanggo kini sudah tidak ditempati. Sejak dia lulus, rumah itu awalnya didiami Amir Syarifuddin seorang diri. Ibu Gayus sudah meninggal sejak 1980-an. Namun, pada 2008, Amir Syarifuddin menikah lagi dan tinggal bersama istri keduanya di Depok, Jawa Barat. ”Pak Amir hanya ke sini paling dua atau tiga bulan sekali. Beberapa waktu lalu ke sini untuk melihat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) rumahnya,” kata Amir Suhadi. Tersangka kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan, diperkirakan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp12,1 juta.

Menurut catatan tidak resmi Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan Hekinus Manao, perkiraan gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dirjen Pajak setingkat Gayus Halomoan P. Tambunan (GT) mencapai Rp12,1 juta per bulan. “Gaji dan berbagai tunjangan Rp2,4 juta, renumerasi sekitar Rp8,2 juta, imbalan prestasi kerja rata-rata Rp1,5 juta,” ungkapnya melalui pesan singkatnya kepada media, Kamis (25/3). Seperti diketahui, salah satu tokoh dalam kasus makelar pajak di Mabes Polri yang berumur 30 tahun merupakan pegawai Ditjen Pajak golongan III-A. Lulusan dari salah satu sekolah tinggi milik Depkeu ini, menjadi top sejak mencuatnya kasus penggelapan pajak senilai Rp25 miliar. Ia dituding terlibat dalam kasus yang masih ada kaitannya dengan makelar kasus di tubuh Polri.

Rumah Mewah Gayus Tambunan

GB

Rumah mewah berlantai dua tersebut terletak di kompleks real estate Gading Park View, blok ZE 6 No 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Fotografer – Muhammad Taufiqqurahman

Rumah Mewah Gayus Tambunan

Gayus lahir dan besar di kawasan Warakas Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Dia tingal bersama kedua orangtuanya di Warakas I Gang 23 No.4 RT 11 RW 08. Ayahnya Amir Syarifuddin seorang mantan pelaut. Lulus dari Sekolah Tinggi Akutansi Nasional (STAN), Gayus langsung bekerja di Ditjen Pajak. Pegawai golongan III A Ditjen Pajak ini kini tinggal di perumahan Park View Taman Puspa III blok ZE 6 No 1 Kelapa Gading. Dia tinggal dengan istrinya di rumah dengan cat bernuansa pink bertingkat dua. Rumah bergaya arsitektur minimalis tersebut tampak sepi, Rabu (24/3) sore. Pengamanan dari pihak perumahan cukup ketat ketika Media Indonesia memasuki komplek tersebut. Di depan rumah tersebut terparkir sebuah mobil Ford Everest hitam bernomor B 96 MG. Di bagian belakang rumah terdapat taman, kolam ikan, dan gazebo kecil.

Milana Anggraeni, Istri Gayus Tambunan

Wajah Ferrial Sofyan setengah terkejut. Kepada wartawan, Jumat (26/3) dia mengaku baru tahu. Bahwa, Milana, staf yang merangkap sebagai asisten Ketua DPRD DKI adalah istri Gayus Tambunan. Bagi Ferrial Sofyan, Ketua DPRD DKI Jakarta itu, tak ada yang aneh dengan Milana. Sebagai staf di DPRD DKI Jakarta, wanita itu tergolong sebagai pekerja yang baik dan rajin. Nama Gayus Tambunan yang tiba-tiba ngetop karena disebut sebagai pengemplang dana pajak senilai Rp 25 Miliar, tiba-tiba mengungkap siapa Milana Anggraeni. Milana Anggraeni diketahui telah memiliki tiga anak dari Gayus Tambunan. Selama ini dia bekerja sebagai PNS di DPRD DKI, yang juga merangkap asisten Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan. Kegiatan sehari-hari Milana adalah menyiapkan bahan sidang para anggota dewan jika rapat diagendakan. “Saya baru mengetahui kemarin, dia merupakan staf saya dan pekerja yang baik,” kata Ferrial.

Milana Anggraeni, dinikahi Gayus sejak tahun 2002. Kehidupan Milana sendiri, di mata teman-temannya di DPRD DKI tak ada yang aneh. Dia sosok yang biasa-biasa saja, tanpa terlihat bahwa dia adalah orang yang kaya. Yang menarik, sudah lima hari ini Milana izin dari kantornya. Tepatnya dia izin sakit selama 5 hari, terhitung sejak 25- 30 Maret dari kantor DPRD DKI Jakarta. Kabarnya, Milana mengalami depresi. “Dia memang sakit dan shok akibat kasus suaminya,” kata seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Nah, menariknya lagi, diduga Milana Anggraeni, istri Gayus Tambunan, PNS Dirjen Pajak Golongan IIIA yang menjadi makelar kasus pajak Rp25 miliar, kini juga berada di negeri Singapura. Milana Anggraeni diduga menyusul suaminya ke Singapura. “Mungkin dia ke Singapura menyusul suaminya,” kata sumber di DPRD DKI. Milana sendiri sejak terungkap sebagai istri Gayus, terus menjadi kejaran wartawan. Diduga dia ikut menerima aliran dana dari rekening Gayus Tambunan sebesar Rp 3,6 miliar. Dari informasi yang ada, diketahui ada transfer dana ke rekening Milana dalam lima kali transfer, antara 4 Desember 2009 hingga 11 Januari 2010.

Kronologi Kasus Gayus Tambunan

Pegawai negeri sipil dari Ditjen Pajak Gayus Halomoan P Tambunan diputus bebas oleh PN Tangerang terkait kasus penggelapan dana sebesar Rp 25 miliar. Namun pihak kejaksaan tetap akan mengajukan kasasi terkait putusan tersebut.

Berikut kronologi kasus terdakwa Gayus: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh tim penyidik Mabes Polri. Kemudian pihak Kejagung menunjuk 4 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut. Mereka adalah Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia dan Ika Syafitri. Berkas perkara tersebut dikirim pada 7 Oktober 2009.

Di dalam SPDP, tersangka Gayus diduga melakukan money laundring, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak kecil kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta. Setelah Jaksa Peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dari dokumen-dokumen dan barang bukti, ternyata berkas tersebut belum lengkap

Pada 2002, Gayus Tambunan mengaku pernah satu pesawat dengan pengusaha properti Andi Kosasih. Mereka lalu berkawan baik, karena sama-sama besar di Jakarta Utara. Setelah perkenalan singkat itu mereka saling bercerita tentang profesi masing-masing. Andi memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha bidang properti khusus pembangunan rumah kantor (ruko) berdomisili di Batam dan Jakarta.

Begitupula dengan Gayus yang seorang PNS Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak. Maka kemudian terjadilah hubungan kerjasama bisnis diantara keduanya atas dasar saling percaya. Gayus diberi kepercayaan oleh Andi untuk mencari tanah yang hendak digunakan untuk membangun ruko seluas 2 hektar. Kemudian, akhirnya mereka membuat perjanjian bisnis secara tertulis pada 25 Mei 2009. Inti dari akta perjanjian tersebut salah satunya disebutkan biaya yang dibutuhkan untuk membeli tanah guna membangun ruko seluar 2 hektar adalah sejumlah US$ 6 juta. Atas kebutuhan dana sebesar US$ 6 juta untuk pembelian tanah seluas 2 hektar tersebut, maka Andi Kosasih menyerahkan uang dalam mata uang dollar secara tunai secara 6 tahap. Pada tahap pertama, 1 Juni 2008, Andi menyerahkan uang tunai sejumlah US$ 900 ribu. Tahap kedua, 15 September 2008, sejumlah US$ 650 ribu. Ketiga, 27 Oktober 2008, sejumlah US$ 260 ribu.

Selanjutnya pada tahap keempat, 10 November 2008, Andi menyerahkan lagi uang tunai sejumlah US$ 200 ribu. Kelima, 10 Desember 2008, sejumlah US$ 500 ribu. Keenam, 16 Februari 2009, sejumlah US$ 300 ribu. Sehingga total dari keenam setoran tunai Andi kepada Gayus seluruhnya adalah sejumlah US$ 2.810.000. Sejumlah uang tersebut diserahkan Andi kepada Gayus di rumah orang tua istri Gayus, dengan disertai bukti kwitansi yang lengkap. Perjanjian bisnis tersebut, diakui Gayus dalam keterangannya telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan di notaris. Perjanjian ini berakhir pada 21 Januari 2010 lalu

Setelah menerima sejumlah uang tunai dari Andi Kosasih, karena takut uang-uang tersebut hilang, Gayus memasukkannya ke dalam rekening pribadinya di Bank Panin. Setelah jaksa memeriksa beberapa barang bukti seperti adanya perjanjian tertulis dan bukti kwitansi, maka jaksa menilai tidak ada tanda-tanda tindak pidana korupsi, money laundring, maupun penggelapan uang. Namun, dalam berkas perkara, ada lagi uang yang masuk ke rekening Gayus dari bank yang berbeda. Jaksa melihat ada uang sejumlah Rp 370 juta yang disetor dalam 2 tahap, yakni tahap pertama pada 21 September 2007 sejumlah Rp 170 Juta dan 15 Agustus 2008 sejumlah Rp 200 Juta. Uang ratusan juta ini masuk ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik Gayus. Uang tersebut menurut Gayus dimaksudkan untuk mengurus pajak PT Megah Jaya Citra Garmindo. Namun, saat ditelusuri oleh Jaksa Peneliti, dalam berkas perkara tertulis bahwa PT Megah Jaya Citra Garmindo telah bubar atau tidak ada lagi.

PT Megah Jaya Citra Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan milik Mr. Soon asal Korea ini berlokasi di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Mr. Soon sendiri hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Dengan kenihilan perusahaan tersebut, JPU mempertanyakan mengapa tetap ada uang yang masuk ke dalam rekening Gayus dalam jumlah ratusan juta guna mengurus masalah perpajakan. Kecurigaan JPU semakin meruncing, karena pengurusan pajak ternyata tidak dilakukan oleh Gayus sebagai pegawai pajak. Maka Jaksa Peneliti kemudian menyita barang bukti uang sejumlah Rp 370 juta yang ada di rekening BCA milik Gayus. Kasus ini dinilai Jaksa Peneliti murni kasus penggelapan, bukan money laundring, bukan tindak pidana korupsi, apalagi suap. Maka setelah dilengkapi berkas perkara Gayus Tambunan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Gayus Tambunan Diperiksa Kitsda Ditjen Pajak

PNS Ditjen Pajak yang disebut-sebut terlibat penggelapan Rp 25 miliar, Gayus Tambunan, diperiksa Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Pajak. Pemeriksaan terkait penetapan status Gayus sebagai PNS yang terkena kasus. “Ya diperiksa hari ini tanggal 22 Maret sama provostnya Pajak pukul 10.00 WIB,” kata Dirjen Pajak Tjiptardjo kepada detikcom, Senin (22/3/2010). Tjiptardjo mengatakan, dirinya baru mengetahui kasus Gayus setelah jumpa pers Komjen Pol Susno Duadji. Setahu Tjiptardo, kasus Gayus ini sudah diperiksa polisi sejak akhir 2008. Gayus juga sudah divonis oleh PN Tangerang. “Makanya sejak ada ribut-ribut di media itu, saya sudah perintahkan untuk menyelesaikan administrasinya. Pemeriksaan terhadap dia,” jelasnya.

Menurut Tjiptardjo, Gayus masih aktif bekerja sebagai PNS kantor pusat Ditjen Pajak di bagian penelaah keberatan. Gayus merupakan PNS golongan IIIA. Nama Gayus mencuat setelah Susno Duadji menyebutkan ada kasus markus pajak yang ditangani tidak sesuai aturan alias rekayasa. Susno menyebut dari Rp 25 miliar yang dimiliki Gayus, hanya Rp 395 juta yang dijadikan pidana dan disita negara. Sisanya Rp 24,6 miliar tidak jelas. Gayus kemudian dikenakan 3 pasal yakni pasal penggelapan, pencucian uang, dan korupsi. Namun di persidangan dia hanya dituntut jaksa dengan pasal penggelapan. Hakim pun memutuskan Gayus divonis 6 bulan penjara dan masa percobaan setahun.

Dari vonis tersebut, Kejaksaan Agung berkilah, kalau tuntutan terhadap Gayus hanya penggelapan karena Gayus dinilai sudah mengembalikan uang milik Roberto Antonius dan PT Megah Citra Jaya Garmindo sebesar Rp 370 juta sebelum tuntutan dibacakan.Senada dengan Kejaksaan Agung, Mabes Polri juga membantah adanya markus dalam penanganan kasus pajak Rp 25 milliar tersebut.Mabes Polri menilai, kasus kepemilikan rekening Rp 25 milliar milik oknum pegawai pajak Gayus Tambunan telah sesuai prosedur. Tidak ada pencairan dana sebesar Rp 24 milliar untuk dibagi-bagikan kepada penyidik. Namun saat dihubungi detikcom, Gayus membantah semua tudingan tersebut. Gayus menegaskan kalau uang tersebut ditarik untuk pelaksanaan proyek milik teman bisnisnya, Andi Kosasih. Uang itu untuk membuat ruko proyeknya di Jakarta Utara.Gayus mengaku kalau dirinya masih aktif di kantor pajak pusat. Gayus juga mendapat dukungan dari teman-temannya sehingga kasus yang menyeret dirinya ini tidak mengganggu aktivitasnya sebagai PNS Pajak.

Pihak Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KISDA) Direktorat Jenderal Pajak tengah memeriksa sejumlah atasan Gayus Tambunan. Selain itu mereka juga menelusuri rekening wajib pajak yang masuk ke rekening Gayus. “Sekarang kita kan masuk menelusuri kasus per wajib pajaknya. Ditelusuri satu per satu,” ujar Direktur KISDA, Bambang Basuki, saat dihubungi wartawan, Selasa (30/3/2010).

Menurut Bambang, pihaknya memerlukan semua informasi terkait uang yang mengalir ke rekening Gayus agar bisa memproses dengan cepat pejabat yang diduga terkait. Bahkan untuk proses pemeriksaan mereka menggandeng pihak Kementrian Keuangan. “Mulai hari ini kita sedang kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementrain Keuangan. Inspektur PKMS Investigasi,” jelas Bambang.

Selain belum berhasil megungkap aliran dana ke rekening Gayus, KISDA juga belum bisa mengetahui apakah ada aliran dana selain Rp 25 miliar yang mengalir ke pajabat pajak. “Sementara ini kita belum dapat. Tapi ngga tahu kalau dari PPATK,” tutupnya.

Kasus yang dialami Gayus Tambunan, PNS golongan IIIA di Ditjen Pajak menoreng nama baik institusi tempat dia bekerja. Jika terbukti bersalah, Gayus layak dipecat. “Kalau memang terbukti terlibat pidana korupsi ya harus dipecat dan ada proses hukum pidana,” kata Deputi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tasdik Kinanto usai membuka acara Rakor Kemenpan di Hotel Seruni, Jakarta, Selasa (30/3/2010).

Tasdik menjelaskan, saat ini amsih banyak kelemahan pengawasan internal para paratur negara. Sehingga perlu adanya perbaikan sistem yang menyeluruh. “Masih adanya kelemahan dan pengawasan internal aparatur negara, dan perlu dilakukan segera perbaikan sistem pengendalian internal,” ujarnya. Dia menjelaskan, reformasi birokrasi di lembaga-lembaga keuangan, terutama kementrian keuangan adalah bagian utama dalam percepatan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. “Kementrian Keuangan sebenarnya adalah pilot project dalam membantu percepatan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di aparatur negara. Karena Kemenkeu adalah bagian pengelolaan keuangan,” kata kinanto. Lebih lanjut Tasdik menegaskan, “siapa pun itu, yang menjadi aparatur negara, atau bagi gayus-gayus yang lain, kalau memang terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran itu harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya

Gayus Diberhentikan Tidak Hormat

Direktur Direktorat Jendral Pajak, Tjiptarjo akan memberhentikan secara tidak hormat, Gayus Tambunan jika terbukti menerima suap pada perusahaan yang diawasinya. “Pasti akan ditindak tegas. Ancamannya yang paling tinggi dia akan diberhentikan tidak hormat, ujar Dirjen Muhammad Tjiptardjo saat dihubungi wartawan, Selasa (23/3). Ia menuturkan, Tjiptardjo menyatakan pihaknya telah mencopot Gayus dari jabatannya di bagian Penelaah Keberatan Ditjen Pajak. Saat ini, Gayus hanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA.

Menurut Tjiptardjo, sejak Senin, kemarin Gayus telah diperiksa oleh Direktorat Kepatuhan, Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau Kitsda Ditjen Pajak. Hasil pemeriksaan ini akan digunakan Ditjen Pajak sebagai acuan untuk memutuskan sanksi yang akan diterapkan kepada Gayus. “Kita itu sama dengan provostnya. Pemeriksaannya masih berjalan mulai jam 10.00. Kalau kita hanya bisa sebatas ini saja. Kalau masalah kriminalnya kan sudah di Bareskrim dan sudah ada putusannya di pengadilan. Itu di luar Ditjen Pajak. Masalah memuaskan atau tidak ya kami tidak punya wewenang”, tegasnya.Terkait Kasus Gayus, Polri Periksa Haposan Hutagalung

Terkait Kasus Gayus, Polri Periksa Haposan HutagalungKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan pihaknya memeriksa pengacara bernama Haposan Hutagalung terkait dengan kasus rekening mencurigakan milik Gayus Tambunan. “Iya betul sedang diperiksa,” kata Ito Sumardi melalui pesan singkat telepon selular di Jakarta, Senin. Ito menuturkan tim independen memeriksa Haposan Hutagalung di Bareskrim Mabes Polri.

Tim independen itu terdiri dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), anggota Polri dan Satuan Petugas (Satgas) Mafia Hukum. Sebelumnya, Haposan Hutagalung menjadi pengacara Gayus Tambunan terkait tiga tuduhan perkara, yakni penggelapan pajak, korupsi dan pencucian uang hampir Rp400 juta.

Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bebas Gayus Tambunan, 12 Maret 2010. Gayus Tambunan tercatat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening mencurigakan sebesar Rp25 miliar.Kasus kepemilikan rekening sebesar Rp25 miliar milik Gayus itu kembali memcuat setelah mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan beberapa perwira tinggi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Polri Blokir Rekening Penerima Dana Gayus

Polri Blokir Rekening Penerima Dana GayusPolri menyatakan bahwa penyidiknya telah memblokir rekening bank yang menerima aliran dana dari Gayus Tambunan, terkait kasus dugaan pencucian uang. “Semua rekening yang menerima sudah diblokir,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Edward Aritonang saat dikonfirmasi melalui telepon selular di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Kadivhumas Polri itu enggan menyebutkan aliran dana tersebut ke mana saja dan nama yang menerima dana dari rekening Gayus, pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu. Edward juga belum menerima informasi sejauhmana perkembangan penelusuran tentang adanya oknum yang menarik tunai uang berasal dari rekening Gayus sebesar Rp6,2 miliar.

Sementara itu, terkait dengan penelusuran keberadaan Gayus yang masuk daftar pencarian orang (DPO), Edward menyatakan Polri sudah berkoordinasi dengan kepolisian Singapura. Mabes Polri belum mengirimkan anggotanya ke Sinagpura karena masih mengupayakan agar Gayus kembali pulang ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi menginformasikan Gayus Tambunan melarikan diri ke Singapura bersama beberapa orang.

Paspor Gayus Tambunan Diblokir

Paspor Gayus Tambunan Diblokir

Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mulai Senin telah memblokir paspor pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan, yang saat ini diduga tengah berada di Singapura. “Saya sudah koordinasi dengan Imigrasi Singapura bahwa paspornya itu diblokir mulai hari ini,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar, di Jakarta, Senin.

Gayus HP Tambunan diduga melarikan diri ke Singapura saat hendak menjalani pemeriksaan internal di lingkungan Ditjen Pajak dan pemeriksaan penyidik Mabes Polri soal keberadaan dana di rekeningnya senilai Rp24,6 miliar. Gayus tersandung dalam kasus pencucian uang, penggelapan, dan tindak pidana korupsi soal adanya aliran dana ke rekeningnya di Panin Bank senilai Rp24,6 miliar.Namun, perkara yang maju ke pengadilan terkait penggelapan uang dari PT Megah Jaya Garmindo senilai Rp370 juta, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten memvonis bebas dirinya dari jeratan kasus penggelapan uang. Menkumham menyatakan, meski demikian Gayus adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tentunya keberadaannya di luar negeri harus dilindungi. “Karena itu, agar Gayus ini bisa kembali ke Indonesia, kita keluarkan yang namanya SPLP yang hanya berlaku satu kali, yakni dari Singapura ke Indonesia,” katanya. SPLP adalah Surat Perjalanan Laksana Paspor. Ia juga mengaku dirinya sudah memerintahkan seluruh atase imigrasi di seluruh dunia untuk mendeteksi keberadaan Gayus. “Perintah terhadap seluruh imigrasi di seluruh dunia, karena kita ingin membantu polisi,” katanya. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menyatakan, pekan depan paling tidak akan terbongkar sindikat pajak terkait kasus Gayus HP Tambunan. “Sindikasi ini yang dalam waktu dekat, Insya Allah akan terbongkar,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana.

MA Tidak Temukan Suap Penanganan Perkara Gayus

Mahkamah Agung (MA) menyimpulkan tidak menemukan adanya indikasi suap yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten yang memutus bebas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan. “Kesimpulannya, tidak ada bukti indikasi penyuapan dalam putusan Gayus,” kata Kepala Biro (Kabiro) Hukum dan Humas MA, Nurhadi, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, majelis hakim PN Tangerang memvonis bebas Gayus HP Tambunan terkait dugaan penggelapan uang pajak sebesar Rp370 juta yang disangkakan kepada pegawai ditjen pajak itu yang saat ini dalam status buron. Bebasnya Gayus HP Tambunan tersebut menimbulkan reaksi publik, karena Gayus juga diduga tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan sebesar Rp24,6 miliar. Namun jaksa melimpahkan kasus itu ke pengadilan dalam kasus yang berbeda yakni penggelapan uang Rp370 juta, karena menganggap berkas uang Rp24,6 miliar yang dari BAP polisi dinyatakan tidak terbukti.

Nurhadi menyatakan putusan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) MA yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil. “Kesimpulan itu diperoleh dari hasil kerja Badan Pengawasan Internal MA yang bekerja pada Senin (29/3) dan Selasa (30/3) dengan memeriksa majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” katanya. Ia menambahkan putusan itu murni merupakan putusan yuridis dan pertimbangannya bisa dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, ia menyatakan MA tetap membuka peluang bagi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakimnya. “MA membuka peluang satgas dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakimnya, kalau ada bukti melakukan penyimpangan,” katanya. Ditegaskan, MA akan bersikap tegas terhadap hakim yang melakukan penyimpangan .”Siapapun yang tersangkut kasus itu, dipastikan dihukum,” katanya

Gayus Telah Ditemukan di Singapura

Oknum pegawai pajak, Gayus Tambunan saat ini masih berada di Singapura. Polri telah memasukannya dalam daftar pencarian orang (DPO). Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang mengatakan Gayus akan segera ditangkap. “Keberadaannya sudah diketahui, tinggal koordinasi dengan pihak terkait supaya bisa ditangkap yang bersangkutan sesuai ketentuan,” kata Edward di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 30 Maret 2010. Bagaimanapun, penangkapan Gayus harus dilakukan sesuai ketentuan. “Untuk nantinya tak menjadi masalah di belakang hari, misalnya memaksa seseorang yang bukan di yuridiksi Indonesia,” tambah dia.

Gayus diketahui pergi dari Indonesia sejak Rabu 24 maret 2010 malam. Dia bertolak menggunakan pesawat Singapore Airlines. Gayus ke Singapura dengan alasan berobat. Gayus kabur setelah sempat curhat dengan Satgas Antimafia Hukum. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan paspor pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan Gayus ke Indonesia. “Sudah koordinasi dengan Imigrasi di Singapura. Paspor Gayus itu diblokir,” kata Patrialis Akbar di Kejaksaan agung, Senin 29 Maret 2010. Patrialis mengatakan, agar Gayus dapat kembali ke Indonesia, pihak imigrasi mengeluarkan Surat Perjalananan Laksana Paspor (SPLP). “Yang berlaku hanya satu kali dari Singapura ke Indonesia,” ujar dia.Selain Gayus, istrinya, Milana Anggraeini juga sedang diburu Polisi. Milana bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang dan penggelapan pajak yang dilakukan suaminya. Saat ini, dia diduga bersama Gayus di Singapura.

Gayus Tambunan tidak pergi sendirian ke Singapura. Dia membawa istrinya Milana Angraeini untuk menemaninya. Tetapi belum dipastikan apakah anaknya juga ikut dibawa. “Istrinya Gayus dibawa ke Singapura,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Selasa (30/3/2010). Karena itulah, pemeriksaan atas Milana tidak bisa dilakukan. “Bagaimana mau diperiksa?” tambahnya. Gayus diketahui pergi ke Singapura pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menumpang pesawat Singapore Airlines. Kini polisi sudah mengetahui keberadaannya di mana di Singapura dan tinggal menjemputnya.

Manteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar telah menemukan data yang menngatakan Gayus Tambunan mengaku sebagai pegawai swasta dalam paspornya. Dia mengatakan, data itu digunakan sebagai alasan untuk memblokir paspor Gayus yang kini berada di Singapura. Mengenai pemblokiran paspor Gayus ini, Patrialis mengaku pihaknya telah dihubungi oleh otoritas imigrasi Singapura. Imigrasi singapura, kata dia, menanyakan alasan Indonesia memblokir paspor Gayus.”Disampaikan oleh Plt imgigrasi kami bahwa karena kami mendapatkan data lain, ternyata waktu Gayus membuat paspor, itu statusnya sebagai pegawai swata,” kata Patrialis usai bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 30 Maret 2010.Bahkan, tambah dia, ada perusahaan swasta yang mengeluarkan rekomendasi agar pihak imigrasi mengeluarkan paspor kepada Gayus. Namun Patrialis tidak menyebutkan perusahaan swasta yang memberikan rekomendasi untuk paspor Gayus. “Lupa, tapi saya betul-betul sudah lihat berkas-berkasnya. Berkasnya ada di kantor,” kata dia. Dia mengatakan, dengan diblokirnya paspor Gayus, maka Gayus tidak bisa menggunakan paspor itu untuk pergi keluar Singapura. Namun demikian, lanjut dia, upaya untuk memulangkan Gayus tetap dilakukan. Dia menambahkan, untuk memulangkan Gayus ke Indonesia, pihaknya telah memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang bisa digunakan untuk keluar Singapura oleh Gayus. “Maka kita berikan SPLP yang bisa digunakan untuk keluar Singapura hanya satu kali dan hanya bisa digunakan ke Indonesia,” kata dia.

Gayus Akhirnya Ditangkap

Gayus Halomoan Tambunan tak bisa berkeliaran lagi. Tersangka skandal pajak yang menjadi buronan Mabes Polri ditangkap bersama keluarganya di Hotel Mandarin Orchard kawasan Orchid Road, Singapura, Selasa (30/3). Gayus tak berkutik ketika digerebek Mabes Polri yang dipimpin Komisaris Besar Polisi M. Irawan. Rencananya tersangka diterbangkan ke Indonesia pagi ini melalui Bandar Udara Changi Singapura.Mabes Polri sudah mengetahui keberadaan Gayus di Singapura sebelumnya. Bahkan, tim dari Mabes sudah berada di Kepulauan Batam.

Tim Mabes Polri telah melakukan penangkapan terhadap buron pegawai dirjen pajak, Gayus Tambunan di Hotel Mandarin Orchard Road Singapura, Selasa 30 Maret 2010.Saat ditangkap, Gayus Tambunan tidak melakukan perlawanan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Tak hanya Gayus, polisi juga mengamankan Meliana Anngraeni, istri Gayus dan anaknya yang ikut dalam pelarian ke Singapura. Tim Mabes Polri melakukan penangkapan bersama dengan tim independen.

Rencananya Gayus akan dibawa ke Jakarta pada pukul 15.00 WIB, waktu setempat dengan menggunakan pesawat komersil. Diperkirakan sekitar pukul 16.30 WIB, Gayus bersama tim akan tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Dari Singapura kira-kira jam 15.00,” ujar Komisaris Besar M Iriawan, yang memimpin penangkapan, Rabu 31 Maret 2010. Dalam penangkapan ini, selain tim Polri pimpinan Kombes M Iriawan, tim independen dari Kompolnas dan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi juga ikut mengawasi penangkapan ini. Menyusul untuk memastikan penangkapan itu adalah tim dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA, Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com

http://demokrasiindonesia.wordpress.com/

Copyright © 2010, Koran Demokrasi Indonesia Network Information Education Network. All rights reserved

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s